Cililin Berduka : Salah Siapa ?

Kondisi Longsor Cililin (sumber : Republika)

Cililin Berduka. Bencana yang terjadi Senin lalu (23/3), telah menelan 12 orang tewas dan 7 orang masih dalam pencarian. Penyebab terjadinya bencana ini sangat berkaitan dengan aktivitas manusia dalam menjaga kelestarian hutannya.

Penulis yang juga berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kecamatan Cihampelas, sekitar 60 Km dari lokasi kejadian di Desa Mukapayung, merasa turut prihatin atas bencana tersebut. Bagi penulis, ajang ini seakan menjadi curhat apa sebenarnya yang terjadi dengan hutan di Bandung Barat? Bagaimana peran dari semua pihak untuk menjaga kelestarian hutannya ?

Penyebab utama longsor adalah curah hujan dan pengaruh aktivitas manusia.. (DR. Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB)

Memang betul, hampir tiap hari daerah kami selalu diguyur hujan. Entah siang atau sore, hujan selalu dibarengi petir dan angin kencang. Seminggu lalu, saya dibuat nyerah dan akhirnya terbaring seminggu akibat tiap hari diguyur hujan. Tidak ada perhatian khusus dari pemerintah daerah mengenai kondisi ini. Apakah itu pemberitahuan melalui poster di desa, ataupun di radio lokal. Tidak ada peringatan apapun, seolah semua berjalan seperti biasanya.

Pemukiman warga korban longsor (sumber : Republika)

Pada gambar di atas, kita bisa melihat betapa pemukiman warga berada di area yang cukup berbahaya. Seperti yang disebutkan dalam rilis BNPB, pemukiman tersebut berada di kemiringan 40-50 derajat. Lantas pertanyaannya, apakah ada peringatan bahaya dari pemerintah setempat? Seperti pengalaman sebelumnya, peringatan dari pemerintah setempat hanyalah formalitas. Kalaulah alasannya adalah warga yang tetap tidak mau meninggalkan lokasi, faktanya adalah karena mereka belum yakin pemerintah mempunyai rencana serius untuk melakukan relokasi dan mencarikan mereka lapangan pekerjaan.

Dalam beberapa pemberitaan, kepala pelaksana BNPB Bandung Barat pernah mengatakan daerah lokasi longsor tersebut merupakan rawan bencana. Sebelumnya pihaknya telah membagikan peta rawan bencana hingga ke pelosok desa. Tadi pagi sebelum kerja, saya pun menyempatkan untuk melihat mading di desa. Kebetulan letaknya tidak jauh dari rumah. Ternyata di mading memang ada peta yang cukup besar, tapi itu peta penyebaran kerajaan-kerajaan Islam, Hindu dan Budha di Indonesia. "Ahh, ini desa atau tempat kursus buat anak persiapan UN," pikirku dalam hati.

Sebagian besar perbukitan dibudidayakan menjadi lahan pertanian tanaman semusim. Nyaris tidak ada hutan sama sekali. (BNPB)

Kondisi tersebut memang sudah lama terjadi. Pertanyaannya yang penulis ingin kemukakan, apakah sudah efektif usaha pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hal tersebut ? Apakah masyarakat yang menempati lahan tersebut sudah diberikan bimbingan untuk bagaimana caranya mengolah lahan tapi tidak merusaknya?

Saya ingin menunjukkan kondisi dimana saya tinggal sekarang. Rumah yang baru saya tempati beberapa minggu ini, berada di salah satu perumahan di Desa Pataruman, Cihampelas Bandung Barat. Di sekelilingnya kita bisa melihat bukit-bukit yang telah gundul. Pembabatan hutan di perbukitan tidak hanya karena lahan pertanian musiman, tapi juga penggalian pasir, perumahan, dan lainnya. Aktivitas yang sesungguhnya lebih banyak untuk kepentingan pengusaha daripada masyarakat biasa.

View depan perumahan :

Bukit yang semakin gundul (sumber : pribadi)

Bagian tengah bukit sudah mulai habis. Kalau terus dibiarkan, entah berapa lama lagi bukit tersebut bertahan. Tiap kali saya mengajak anak kami yang balita jalan-jalan sore, dia sering bertanya sambil menunjuk, "Itu gunung,gunung..", ujarnya. Dengan kata-kata yang sesuai anak seusianya kami coba jelaskan sebisa mungkin tentang apa itu gunung,bukit dan lainnya. Walau kadang khawatir karena ia terus menerus bermain dengan pemandangan bukit yang gundul, saya berdoa semoga kelak ia menyadari bahwa kondisi lingkungannya harus tetap dilestarikan.

View Belakang Perumahan :

Hutan kita semakin berkurang (sumber : pribadi)

Bukit sebelah kiri hampir setengahnya gundul, di tengah Alhamdulillah masih hijau, dan kalau kita menengok sebelahnya, habislah kawasan hijau kita. Gundul tanpa sisa. Kalau anda mendekat, tentu dengan jelas akan melihat bagaimana truk-truk khusus tambang lalu lalang menggali setiap jengkal tanah. Gambar yang saya tampilkan sedikit buram karena spesifikasi Hp saya yang kurang mumpuni, saya mohon maaf. Namun dengan sangat menyesal, moratorium hanyalah omong kosong. Tidak ada istilah kelestarian hutan, jika pemerintah daerah tidak peduli dengan hal tersebut.

Gundul akibat penggalian tambang (sumber : pribadi)

Kita mungkin perlu mengkaji rencana pembangunan daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran dalam hal pelestariaan dan pemanfaatan potensi hutannya. Pasca bencana longsor Cililin, sudah selayaknya pemerintah Provinsi Jawa Barat mengevaluasi rencana pembangunan Kabupaten Bandung Barat. Kenapa hutan di perbukitan yang masuk daerah rawan bencana masih berpenghuni ? Dan kenapa pula banyak area hutan di perbukitan semakin gundul akibat ulah para petambang ? Evaluasi ini yang perlu juga dilakukan selain mengurus para pengungsi.

Penulis hanya berpendapat, kebijakan otonomi daerah yang begitu besar bagi pemerintah daerah bisa menjadi bumerang kalau tidak dibarengi dengan kepemimpinan yang kuat. Namun akan menjadi hal positif kalau potensi tersebut digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kalau itu tidak dilaksanakan, maka yang akan jadi korban adalah masyarakat. Seperti yang dialami oleh korban longsor Cililin.

Tahun 2010 lalu, wilayah ini sempat terjadi longsor, namun tidak menimbulkan korban jiwa. Pihaknya pun mengimbau kepada warga agar terus waspada akan bencana longsor susulan. Mengingat, kondisi tanah yang masih labil. (BPBD Bandung)

Saya punya pengalaman seperti ini. Kenalan saya, seorang kepala desa di Kecamatan Saguling Bandung Barat. Akhir-akhir ini rumahnya akan direlokasi lantaran masuk area penambangan galian pasir dari sebuah CV. Kabar terakhir, uang ganti rugi yang diberikan oleh CV tersebut belum semuanya dibayarkan. Jadilah Kades bersama warga yang terkena dampak tersebut melakukan demo.
Saya tidak habis pikir dibuatnya. Rumah kades saja bisa 'digusur' oleh ulah pengusaha yang katanya sudah mendapat ijin dari pemerintah daerah. Kalaulah kita berpendapat, rumah kades saja bisa seperti itu, apalagi rumah warga biasa dan tanah yang tidak berpenghuni?

Bukit gundul (sumber : pribadi)

Foto di atas saya ambil saat menghadiri peringatan satu tahun Kecamatan Saguling, Bandung Barat. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Abu Bakar. Kita bisa lihat bukit-bukit di atasnya sudah mulai gundul. Waktu itu, bapak Bupati menyampaikan sambutan dan koitmennya untuk melakukan pembangunan di daerah tersebut. Dan saya baru sadar, ternyata Bupati bicara pembangunan dengan latar bukit yang semakin gundul. Ironis!

Peran pemerintah daerah sangat signifikan dalam mengeluarkan kebijakan pelestarian hutan. Moratorium hutan hanya akan menjadi wacana kalau tidak didukung oleh semua pihak, termasuk pemimpin yang ada di daerah. Kalaulah pemerintah hanya bisa menyampaikan 'Waspada dan Waspada", saya kira semua orang juga bisa. Kita mengharapkan adanya tindakan tegas dari pemerintah dibarengi dengan langkah konkret dalam menjaga kelestarian hutan. Dalam kasus longsor Cililin, jangan sampai pemerintah daerah bisa berwacana. Mereka nampak menyelamatkan warga, namun pada hakikatnya para pembalak hutan diijinkan, pengusaha galian pasir bebas beroperasi, dan usaha reibosasi hanya formalitas. Sudah saatnya moratorium dijalankan tanpa basa-basi, karena kalau tidak, rakyat kembali jadi korban!

RAMLAN NUGRAHA

Bandung Barat, 28/3/13