Bantuan Tak Sebanding dengan Jumlah MTs

Penjelasan dari Kadisdik, Dra. Agustina Piryanti (tengah) 

Bandung Barat,- Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) pada Senin, 13 Oktober 2014 melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil riset tentang pelaksanaan forum stakeholders (audit sosial) Madrasah Tsanawiyah. Riset ini yang melibatkan para pemangku kebijakan seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, DPRD, Kepala MTs, Komite Sekolah, Forum Guru dan NGO/LSM ini dimulai sejak Maret 2014. 

Peneliti BIGS mengatakan melalui riset ini BIGS berupaya mendorong komitmen para pemangku kebijakan untuk secara bersama meningkatkan kualitas MTs yang selama ini masih di nomorduakan. “Peran Stakeholder terutama Dinas Pendidikan sebagai leading sector pendidikan di daerah harus mampu menjamin kualitas pendidikan MTs sebagaimana amanah Undang Undang”. Peneliti BIGS pun menyoroti minimnya bantuan yang diterima Madrasah. Dirinya mencontohkan tidak sebandingnya jumlah penerima bantuan dengan kondisi yang ada. “Jumlah madrasah di Jawa Barat yang menerima bantuan dari pusat pada tahun ini hanya sebanyak 500 madrasah, sedangkan jumlah madrasahnya sudah ribuan bahkan puluhan ribu". 

Advokasi Hasil Riset Madrasah di Bandung Barat

Bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Senin, 8/9/2014, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) melakukan silaturahmi dengan pihak Kementerian Agama. Silaturahmi tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil forum Stakeholders Madrasah beberapa bulan yang lalu serta penelitian dua tahun ke belakang yang konsen meneliti Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bandung Barat.

 

Madrasah dalam sejarah pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Walaupun memiliki sejarah yang panjang, di lapangan ada problem yang dihadapi oleh madrasah itu sendiri terutama bagi madrasah yang berada di daerah dan dikelola oleh pihak masyarakat. Madrasah seringkali ada persepsi sebagai sekolah kedua, minimnya pendanaan, lemahnya kualitas guru, bahkan sering dianggap lembaga vertikal sehingga jarang tersentuh oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Seksi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, membenarkan hasil temuan riset BIGS di lapangan, misalnya terkait dengan kondisi madrasah terutama madrasah swasta. Untuk itu, Kementerian Agama terus meningkatkan program kualitas pendidikan madrasah supaya dapat berdaya dan memiliki daya saing yang baik dengan sekolah lain. Selain itu, Kementerian Agama saat ini sudah membentuk PPID sebagai amanah dari Undang-undang No. 14 Tahun 20O8 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta akan membuat webesite sebagai pusat informasi. untuk itu, kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini LSM dalam memperbaiki pendidikan khususnya madrasah sangat diharapkan. Tandasnya.

Menurut perwakilan peneliti dari BIGS, Atnan Nur kegiatan mengatakan silaturahmi ini dilaksanakan sebagai wahana untuk menyampaikan hasil riset yang telah kami lakukan selama tiga tahun dan terakhir telah dilaksanakan forum stakeholders dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan madrasah di antaranya, perwakilan kepala MTs, komite madrasah, organisasi profesi guru, Ormas, DPRD, Kemenag, Disdikpora, dan Dewan Pendidikan. Hasil riset ini perlu disampaikan ke berbagai stakeholders terutama kepada pihak Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah sehingga madrasah dapat menjadi lembaga pendidikan yang maju dengan didukung oleh berbagai pihak.

KBB, 8/9/2014