November 30, 2015

DMI SELENGGARAKAN PEMBINAAN IMAM DAN KHATIB SE-KABUPATEN PANGANDARAN



Penjabat Bupati Pangandaran memberikan sambutan pada kegiatan pembinaan Imam dan Khatib yang diselenggarakan DMI dan Pemda Pangandaran di Gedung Islamic Center Parigi (25/11/2015).

PARIGI,- Dewan Masjid Indonesia (DMI) mengadakan workshop peningkatan kualitas kader imam dan khatib tingkat Kabupaten Pangandaran pada Rabu (25/11/2015). Bertempat di Gedung Islamic Center Parigi, workshop yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pangandaran ini diikuti oleh 80 peserta berasal dari perwakilan DMI Kabupaten, DMI Kecamatan, Ketua DKM Masjid Besar, Penyuluh Agama Honorer dan Penerangan Agama Kecamatan.       

Kegiatan dibuka oleh Penjabat Bupati Pangandaran yang diwakili oleh Kabag Keagamaan Kesra Drs. Rahmat,S.PdI. Dalam sambutannya beliau menyampaikan Pangandaran sebagai Daerah Otonom baru (DOB) sangat membutuhkan peningkatan SDM di semua sektor termasuk imam dan khatib. “Kegiatan ini sejalan dengan misi daerah dalam mewujudkan Pangandaran yang berbudaya Islami. Pangandaran adalah daerah otonom baru sehingga kita membutuhkan sumber daya manusia yang handal di semua sektor. Kegiatan ini saling mengingatkan bahwa kita membutuhkan imam dan khatib yang berkualitas baik untuk membina masyarakat”, ujarnya.

November 09, 2014

Journey to Papua

Jalan Trans Sorong

Desember 2012, penulis berkesempatan mengunjungi Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat. Wilayah yang memiliki luas 9.408,63 km2 ini menurut data statistik tahun 2012 hanya ditempati oleh sekitar 5 orang penduduk per kilometer persegi (km2).Berbatasan langsung dengan Kabupaten Sorong di sebelah Utara, Kota Sorong di sebelah Barat, Kabupaten Teluk Bintuni di sebelah Timur dan  Laut Arafura di sebelah Selatan.

Perjalanan udara kami tempuh dari Jakarta, transit di Makasar dan akhirnya mendarat di Bandar udara Kota Sorong. Bila melihat peta, letak Kota Sorong tepat di bagian kepala burung. Perjalanan menuju Sorong Selatan kami tempuh melalui jalur darat. Kendaraan yang digunakan adalah Mitsubishi Strada 4x4 WD (wheel drive). Kendaraan seperti ini bukanlah hal asing di Papua mengingat kondisi jalannya yang membutuhkan tenaga besar.

Bersama teman seperjalanan : Alex dan Strada


Jalan yang dilewati sebagian besar masih berupa tanah. Pemandangan di luar inilah yang menjadi salah satu destinasi perjalanan darat. Jalan yang menembus lebatnya hutan tropis dengan beraneka ragam flora fauna. Bila di lihat dari atas tentu seperti ular yang meliuk-liuk. Hari itu kami beruntung, cuaca cerah. Kalaulah hujan tentu akan sangat mengesankan karena bisa jadi kami harus menginap semalam di tengah gelapnya rimba Papua. Namun jika anda punya ‘nyali’ yang sangat tinggi, bersiaplah menghadapi kondisi jalan yang licin dan mengangkat pohon tumbang di tengah jalan.

Hutan Tropis Jalan Trans Sorong


Hutan tropis Papua adalah kekayaan dunia yang tak terkira. Berbagai pohon dan binatang tropis menghiasai pemandangan sepanjang jalan. Perjalanan sekitar 6 jam itu akhirnya sampai juga ke tujuan kami yaitu Distrik Teminabuan, ibu kota Sorong Selatan. Keringat yang mengucur di badan akhirnya terbayar sudah dengan menceburkan diri di sebuah danau kecil yang jernih di sekitar Kampung Wernas Jalan Teminabuan Ayamaru. Hutan Papua sungguh mengesankan!


Perbukitan Aplim Apom, Pegunungan Bintang

Destinasi Papua memang sangat menakjubkan. Sekali waktu, bulan Juni 2013 penulis pun berkesempatan kembali ke Papua. Kali ini ke Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Kabupaten yang terbilang baru ini memiliki luas 15.683 km2. Berbatasan langsung dengan Papua New Guenea di sebelah Timur, Kabupaten Boven Digoel di sebelah Selatan, Kabupaten Keerom di sebelah Utara dan Kabupaten Yahukimo di sebelah Barat.

Terbang menuju Kabupaten Pegunungan Bintang dari Bandar udara di Sentani, Jayapura tidaklah semudah di bayangkan. Kami pun mengalaminya. Jadwal mundur sehari karena kondisi kabut yang menyelimuti rute penerbangan. Namun keesokannya kami akhirnya berangkat menggunakan pesawat kecil jenis Cessna kapasitas 20 orang. Kami mendarat di Bandar Udara Oksibil sekitar pukul 9 pagi. Perjalanan dari Jayapura memakan waktu 45 menit. Kali pertama menginjakkan kaki yang terasa adalah cuaca dingin dan kabut yang menyelimuti kondisi luar. Hal ini dapat dimaklumi karena suhu rata-rata di Kabupaten Pegunungan Bintang berkisar 14,7 – 26,8 0C dengan kelembapan udara relatif tinggi yaitu 77 – 81%.

Bandar Udara Oksibil, Pegunungan Bintang


Sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan dengan ketinggian ± 4.000 meter dari permukaan laut. Tofografi daerah didominasi bukit-bukit dengan persentase sekitar 90% perbukitan. Pegunungan Bintang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang masih sulit diakses karena semua distrik hanya dapat di jangkau oleh pesawat terbang. Jumlah Distrik (Kecamatan) yaitu 34 Distrik. Hingga kini sudah ada perkembangan sejumlah 16 lapangan perintis di semua distrik.


Perbukitan Aplim Apom 4000 meter dpl


Petualangan ke Pegunungan Bintang, tidak hanya karena kondisi perjalanannya yang luar biasa. Kita juga diajak menyelami kehidupan bahwasanya ada warga negara yang mampu bertahan meski wilayahnya terisolir. Suku asli terbesar yaitu Suku Ngalum, Suku Katengban dan Suku Murop yang termasuk ras Negrito Melanesia. Selain pemerintah dan gereja, peran Dewan Adat sangat berpengaruh dalam mengatur masyarakat. Mereka percaya, para leluhur menjaga setiap jengkal tanah  di setiap bukit yang mereka namakan Aplim Apom. 

Pesta Rakyat Suku Ngalom


Kami menginap di sebuah Wisma Kesusteran yang berada di Kampung Mabilabol Distrik Oksibil. Letaknya tidak jauh dari Bandara, mungkin sekitar 300 meter. Sungguh rasa takjub mulai terasa ketika sudah sampai ke wisma Katholik ini. Tempatnya begitu bersih, nyaman dan furniturenya cukup bagus untuk sekelas daerah pegunungan Papua. Wismanya yang terbuat dari bahan kayu menambah suasana hangat pegunungan. Pelayanan begitu ramah karena para suster yang turun langsung menangani tamu. Bila anda ingin sesekali mencari makanan di luar, jangan kaget semua harga barang hampir 10 kali lipat di banding di Pulau Jawa. Harga bensin yang dulu masih Rp 5.000, di sini Rp 50.000. Barang-barang memang sangat mahal karena diangkut melalui pesawat terbang dari Jayapura. 


Pantai Tablanusu, Jayapura

Sambil menunggu kepulangan, saya diajak teman ke sebuah daerah yang disana terkenal akan keindahan pantainya. Namanya PantaiTablanusu. Pantai ini berada di Desa Tablanusu Kecamatan Depapre Kabupaten Jayapura.Tablanusu sendiri menurut orang sana artinya tempat terbenamnya matahari.

Dermaga Pantai Tablanusu


Kali pertama masuk ke tempat ini kita disuguhkan dengan suasana hutan desa yang asri dengan rimbunnya pepohonan. Mulai mendekati pantai, angin laut sepoi-sepoi dengan pemandangan batu koral sepanjang pantai membuat kita ingin segera turun dari kendaraan. Kami pun akhirnya tiba dan segera berlabuh ke dermaga yang sudah dipenuhi anak-anak kampung.

Waktu kami untuk menikmati keindahan pantai ini tidak banyak. Dengan segera kami pun menyewa perahu dan menikmati indahnya pantai yang berbatasan langsung dengan Samudera Pasifikini. Lautan yang eksotis, bening dan tenang membuat siapapun yang berkunjung ke sini ingin melepas baju untuk melihat panorama bawah air yang dipenuhi terumbu karang. Kita pun disuguhkan dengan pesona hutan yang didalamnya terdapat berbagai jenis binatang terutama burung yang hinggap dan berjejer di ranting pepohonan.
  
    
Pantai Tablanusu yang Eksotis

      Pantai Tablanusu adalah salah satu wisata yang sedang digalakkan oleh pemerintah Propinsi Papua. Di pinggir pantai sudah ada tempat penginapan (home stay) meski terbatas. Penduduk desanya pun ramah dan tidak segan kalau kita ajak mengobrol tentang pantai dan desa ini. Singkat waktu, saya pun terlena dengan suasana. Tak terasa waktu jua akhirnya mengharuskan kami pulang kembali ke Kota Jayapura.


Destinasi Impian

Destinasi Papua adalah tentang Indonesia sebenarnya. Pulau yang terletak di ujung timur dan berbatasan langsung dengan Papua New Guenea ini menjadi eksotis khususnya bagi mereka yang berjiwa petualang. Papua menyimpan seribu pengalaman yang tak bisa tergantikan di tempat lain. Ibarat mutiara hitam, pulau iniadalah ikon betapa kayanya potensi wisata Indonesia. Kali pertama menapaki Papua, anda akan berdecak kagum. Garis pantai yang memanjang tak bertepi, pulau-pulau kecil yang saling berbaris, lebatnya hutan tropis, sungguh Papua akan membuat jantung anda berdetak kencang.

Tulisan ini di atas dibuat berdasarkan pengalaman penulis selama mengunjungi beberapa tempat di Propinsi Papua Barat dan Papua. Selama ini harus diakui masyarakat terutama wisatawan asing lebih mengenal Kepulauan Raja Ampat dibandingkan dengan daerah lainnya. Padahal Papua menyimpan beribu potensi yang bisa terus digali dan dikembangkan. Kolaborasi wisata bahari, rimba dan pegunungan tentu dapat menjadi paket wisata lengkap bagi yang ingin mendapatkan destinasi petualangan tanpa batas. Wisata bahari Raja Ampat tentu bisa dikolaborasikan dengan Touring de Papua yang menembus lebatnya hutan tropis Papua.

            Bila diberikan pilihan, saya ingin tinggal lebih lama di Pulau ujung timur Indonesia ini. Menikmati Destinasi maha karya dengan menjelajah bahari Indonesia melalui indahnya Pulau Papua melalui destinasi dan impian wisata “Journey to Papua” :

  • §  Naik KM Dobonsolo kelas I dari Tanjung Priok ke Sorong.
  • §  Melanjutkan perjalanan ke Waisai Ibu kota Raja Ampat untuk diving dan snorkeling di Pulau Wayag. Memotret burung Cenderawasih di Pulau Gam, pergi ke Pulau Karang untuk mendaki karang melihat indahnya panorama laut Raja Ampat.
  • §  Menembus lebatnya hutan tropis dari Merauke ke Boven Digoel dengan Hummer 4x4 WD. Singgah ke bekas peristirahatan pahlawan nasional.
  • §  Terbang dengan twin otter dari Boven Digoel ke Pegunungan Bintang dan pulang menuruni gunung bersama para penjelajah adat suku Ngalom ke Jayapura.
  • §  Menikmati Pantai Tablanusu sembari menunggu jadwal pulang.


Sungguh destinasi petualangan yang menantang tentunya!






Tulisan ini ikut serta mewarnai "Wisata Indonesia dan Impianku" bersama Asia Wisata. 
Fb: Asia Wisata  (klik) Website : http://www.asiawisata.com/


Oktober 22, 2014

Bantuan Tak Sebanding dengan Jumlah MTs



Penjelasan dari Kadisdik, Dra. Agustina Piryanti (tengah) 


Bandung Barat,- Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) pada Senin, 13 Oktober 2014 melakukan kunjungan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bandung Barat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyampaikan hasil riset tentang pelaksanaan forum stakeholders (audit sosial) Madrasah Tsanawiyah. Riset ini yang melibatkan para pemangku kebijakan seperti Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, DPRD, Kepala MTs, Komite Sekolah, Forum Guru dan NGO/LSM ini dimulai sejak Maret 2014. 

Peneliti BIGS mengatakan melalui riset ini BIGS berupaya mendorong komitmen para pemangku kebijakan untuk secara bersama meningkatkan kualitas MTs yang selama ini masih di nomorduakan. “Peran Stakeholder terutama Dinas Pendidikan sebagai leading sector pendidikan di daerah harus mampu menjamin kualitas pendidikan MTs sebagaimana amanah Undang Undang”. Peneliti BIGS pun menyoroti minimnya bantuan yang diterima Madrasah. Dirinya mencontohkan tidak sebandingnya jumlah penerima bantuan dengan kondisi yang ada. “Jumlah madrasah di Jawa Barat yang menerima bantuan dari pusat pada tahun ini hanya sebanyak 500 madrasah, sedangkan jumlah madrasahnya sudah ribuan bahkan puluhan ribu"

Galamedia hlm.7, Rabu 22/10/2014

Di sisi lain, Kepala Disdikpora Hj. Agustina Piryanti menyatakan pihaknya selalu terbuka menerima masukan dari siapapun untuk kemajuan pendidikan di Bandung Barat. Adapun koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten terus dilakukan terutama dalam kaitannya dengan hal anggaran. Khusus mengenai bantuan yang diterima Madrasah, dirinya pun mengakui jumlahnya sangat sedikit sekali. “Pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk madrasah karena tidak dibolehkan oleh regulasi,” tuturnya. Namun demikian, dengan kondisi yang ada dirinya beserta jajaran selalu berupaya pro aktif dalam membantu Kementerian Agama dalam hal distribusi bantuan. 

Pada akhir pertemuan, BIGS menyampaikan program penelitian Madrasah akan berakhir pada tahun ini. Sebelumnya BIGS telah memulai riset sejak tahun 2012 dengan fokus pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Survey layanan MTs Citizen Report Card (CRC) pada 2013. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) pun mengapresiasi program yang telah dilakukan BIGS bersama elemen masyarakat lainnya. Meski program ini akan berakhir, masukan dari BIGS akan kami jadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya, ujar Ibu Kadis.

Hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Kepala Bidang SMP DR Deti dan Kepala Bidang TK/SD Drs. Juhro Hamdan. Adapun perwakilan dari BIGS yaitu Nur Atnan, Markus Christian dan Ramlan Nugraha **(RN)
      

September 12, 2014

Advokasi Hasil Riset Madrasah di Bandung Barat


Bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat Senin, 8/9/2014, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS) melakukan silaturahmi dengan pihak Kementerian Agama. Silaturahmi tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil forum Stakeholders Madrasah beberapa bulan yang lalu serta penelitian dua tahun ke belakang yang konsen meneliti Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Bandung Barat.

kkb-1 
Madrasah dalam sejarah pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Walaupun memiliki sejarah yang panjang, di lapangan ada problem yang dihadapi oleh madrasah itu sendiri terutama bagi madrasah yang berada di daerah dan dikelola oleh pihak masyarakat. Madrasah seringkali ada persepsi sebagai sekolah kedua, minimnya pendanaan, lemahnya kualitas guru, bahkan sering dianggap lembaga vertikal sehingga jarang tersentuh oleh Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Seksi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, membenarkan hasil temuan riset BIGS di lapangan, misalnya terkait dengan kondisi madrasah terutama madrasah swasta. Untuk itu, Kementerian Agama terus meningkatkan program kualitas pendidikan madrasah supaya dapat berdaya dan memiliki daya saing yang baik dengan sekolah lain. Selain itu, Kementerian Agama saat ini sudah membentuk PPID sebagai amanah dari Undang-undang No. 14 Tahun 20O8 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta akan membuat webesite sebagai pusat informasi. untuk itu, kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini LSM dalam memperbaiki pendidikan khususnya madrasah sangat diharapkan. Tandasnya.

Menurut perwakilan peneliti dari BIGS, Atnan Nur kegiatan mengatakan silaturahmi ini dilaksanakan sebagai wahana untuk menyampaikan hasil riset yang telah kami lakukan selama tiga tahun dan terakhir telah dilaksanakan forum stakeholders dengan mengundang pihak-pihak terkait dengan madrasah di antaranya, perwakilan kepala MTs, komite madrasah, organisasi profesi guru, Ormas, DPRD, Kemenag, Disdikpora, dan Dewan Pendidikan. Hasil riset ini perlu disampaikan ke berbagai stakeholders terutama kepada pihak Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah sehingga madrasah dapat menjadi lembaga pendidikan yang maju dengan didukung oleh berbagai pihak.

KBB, 8/9/2014

Agustus 06, 2014

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Madrasah

Tulisan ini adalah policy brief dari riset yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan peran Forum Stakeholder MTs di KBB Tahun 2014


Salah satu lembaga pendidikan formal di Indonesia adalah madrasah. Lembaga ini memiliki peranan yang cukup penting untuk memfasilitasi kebutuhan pendidikan. Jumlahnya sekitar 18,2% atau sekitar 44.979 dari total jumlah lembaga pendidikan formal yang ada yakni 247.383.[1] Dari jumlah tersebut, tentunya madrasah memiliki kontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi kasar (APK)[2] pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2013, APK untuk pendidikan SD/MI = 107,62%, SMP/MTs=89,71%, dan SMA/SMK/MA = 68,01 %.[3] Kontribusi madrasah dalam APK masing-masing adalah MI = 12,33 %, MTs = 21,19%, dan MA = 7,88%.[4]

Berdasarkan data APK, madrasah memiliki kontribusi dalam dunia pendidikan, meskipun kontribusinya tidak sebesar sekolah umum. Keberadaan madrasah juga sangat membantu keluarga miskin karena biaya pendidikan madrasah yang murah. Pada tahun 2013 dari total siswa madrasah yakni 8,08 juta, 34,4% berasal dari keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah memiliki peran yang cukup signifikan memfasilitasi kebutuhan pendidikan untuk masyarakat miskin.

Di Indonesia, terdapat tiga provinsi yang memiliki jumlah madrasah yang cukup banyak, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Pada tahun 2012, jumlah madrasah di Jawa Timur adalah 17.576, Jawa Barat sebanyak 12.514, dan Jawa Tengah sebanyak 10.223[5]. Dari sejumlah madrasah yang ada di Jawa, masih banyak madrasah yang belum memberikan pelayanan yang baik. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BIGS (Bandung Institute of Governance Studies) di beberapa daerah di Jawa, seperti di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terdapat tiga layanan madrasah yang kurang baik, yaitu layanan guru, layanan buku, dan layanan sarana serta prasarana.

Berdasarkan hasil riset BIGS tersebut, dalam dua tahun terakhir (2012-2014), kondisi madrasah jauh tertinggal dibanding sekolah-sekolah umum. Secara kasat mata terlihat kondisi gedungnya banyak yang telah rusak, fasilitas laboratorium yang kurang, siswanya makin sedikit karena kurang dilirik, dan kualitas gurunya masih belum profesional. Satu-satunya program pemerintah yang membuat madrasah masih bisa bertahan hidup adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Namun disayangkan, karena mayoritas madrasah adalah swasta, hasil riset BIGS menunjukkan rata-rata 60% - 70% dana itu habis untuk membayar gaji guru. Akibatnya sulit bagi madrasah mengembangkan kualitas layanannya jika hanya mengandalkan dana BOS .

Perkembangan madrasah cenderung stagnan karena madrasah memiliki keterbatasan pendanaan. Selama ini nyaris madrasah hanya mendapatkan dana dari BOS saja. Kalau pun ada dana lain dari Kemenag, jumlah madrasah yang menerima terbatas. Di Jawa Barat misalnya, bantuan di luar BOS berupa hibah hanya di terima tidak lebih dari 500 madrasah. Padahal jumlah madrasah di Jawa Barat lebih dari 10 ribu. Oleh karena itu, pengembangan madrasah tidak hanya menjadi tanggungjawab Kemenag saja, tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah juga.

Problem kemudian muncul ketika mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah. Madrasah masih dianggap sebagai bagian dari instansi vertikal sehingga tidak berhak mendapat dana APBD. Padahal tidak semua madrasah menjadi bagian dari satker Kemenag karena hanya madrasah yang berstatus negeri saja yang menjadi bagian dari Kemenag. Asumsi ini yang sepertinya masih mewarnai cara berfikir pemerintah daerah dalam melihat madrasah. Faktanya hingga kini, di daerah-daerah termaksud di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Kendal, madrasah khususnya MTs kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Hal itu berdasarkan hasil audit sosial yang dilakukan oleh BIGS dengan bertanya kepada semua stakeholders[6] madrasah. Dari tiga aspek yang dinilai, di Kabupaten Bandung Barat, nilai regulasi yang mendukung pendanaan madrasah 2, implementasi regulai 2, dan akses MTs untuk mendapatkan pendanaan nilainya 1. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di Kabupaten Kendal, yaitu nilai regulasi yang mendukung pendanaan 2, implementasi regulasi 2, dan akses MTs terhadap dana APBD nilainya 2.[7]

Madrasah sangat membutuhkan perhatian dari Pemda agar bisa tumbuh dan berkembang sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik buat siswanya.  Dana pusat tidak cukup untuk menopang kebutuhan siswa. Saat ini sumber pendanaan dari Kemenag pusat yang rutin hanya berasal dari BOS saja. Sementara Bansos atau Hibah sulit karena hanya madrasah-madrasah tertentu saja yang bisa mengaksesnya. Pada tahun 2013 bantuan BOS untuk siswa MI sebesar Rp. 580.000/siswa/tahun, sedangkan untuk MTs sebesar 710.000/siswa/tahun.[8]
 
Dana BOS pada dasarnya tidak cukup untuk memenuhi operasional siswa karena berdasarkan hasil penelitian yang pernah ada, misal pada tahun 2010, di Jogyakarta unit cots untuk SD/MI adalah Rp. 246.000,00/siswa/bulan. Artinya dalam setahun setiap siswa SD/MI membutuhkan dana sejumlah Rp.2.952.000,00. Sementara unit cost untuk SMP/MTs adalah Rp. 322.000,00/siswa/bulan. Artinya dalam setahun setiap siswa SMP/MTs membutuhkan dana sebesar Rp. 3.864.000,00.[9] Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendanaan di madrasah tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan dari pusat saja, sehingga butuh perhatian dari pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Dalam analisis regulasi, sesungguhnya pemerintah daerah memiliki tanggungjawab membantu madrasah khususnya madrasah swasta. Dari aspek tanggungjawab pendanaan, menurut UUD 1945 khususnya pasal 31, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 11, dan PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan khususnya pasal 2, secara tegas menyatakan bahwa pendanaan pendidikan berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Besaran alokasi diatur dalam UUD 1945 khususnya pasal 31 ayat 4 yakni sebesar 20% dari APBN dan APBD. Mekanisme ini berlaku untuk semua lembaga pendidikan baik sekolah umum maupun madrasah termaksud pesantren.

Dalam aspek kewenangan, urusan pendidikan bahkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah khususnya pasal 13 dan 14 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Dalam pasal 10 UU yang sama menyatakan bahwa urusan pusat hanyalah persoalan politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter/fiskal, dan agama. Jadi selayaknya jika Pemerintah Daerah megambil peran yang besar dalam memajukan pendidikan di daerahnya masing-masing, tidak terkecuali madrasah.

Dari hasil riset BIGS di dua daerah yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Kendal menunjukkan bahwa keberpihakan Pemda kepada madrasah masih kurang. Pada tahun 2013, dari 15 program pendidikan di Kabupaten Bandung Barat, hanya tiga kegiatan dari 1 program yang menyentuh madrasah, yaitu BOS daerah, dana pengembangan sekolah, dan pengembangan pembelajaran karakter bangsa. Dari sejumlah madrasah yang disurvey, mereka hanya menerima BOS daerah saja. Madrasah tidak pernah menerima dana untuk dua kegiatan yang lain, apalagi berupa bantuan renovasi atau bantuan sarana dan prasarana.

Total anggaran untuk pendidikan pada tahun 2013 di Kabupaten Bandung Barat sebesar 794,3 Milyar. Alokasi untuk program wajib belajar sembilan tahun hanya 5,8% dari total anggaran pendidikan. Dana tersebut digunakan untuk sekolah umum dan hanya sebagian kecil untuk madrasah. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Kendal. Pada tahun 2013 jumlah anggaran untuk program wajib belajar sembilan tahun sebesar 56,3 Milyar. Berdasarkan survey yang dilakukan terhadap sejumlah madrasah, mereka tidak pernah mendapatkan bantuan RKB (Ruang Kelas Baru), renovasi, bantuan sarana dan prasarana, termaksud BOS daerah. Padahal di beberapa daerah di Jawa terdapat program BOS daerah.[10]

Saatnya semua stakeholders di daerah memberikan suport pendanaan untuk madrasah. Pemerintah daerah diharapkan mengambil peran itu apalagi secara konstitusi menyebutkan menjadi tanggungjawabnya juga. Dari riset BIGS, ada pengakuan keterbatasan anggaran bagi daerah. Sesungguhnya problemnya bukan keterbatasan anggaran, tetapi cara berfikir pemerintah daerahnya. Apakah pendidikan dianggap sebagai investasi penting untuk kemajuan daerah. Jika pendidikan dianggap sebagai sektor penting, tentunya alokasi APBD akan berpihak pada dunia pendidikan. 

Keterbatasan anggaran bisa diatasi dengan kreatifitas Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pendanaan lain, misal dana CSR perusahaan. Di Kabupaten Bandung Barat  terdapat beberapa perusahaan yang bisa membantu pembanguan pendidikan, seperti PT Kertas Padalarang. Terdapat bantuan material untuk pembangunan gedung sekolah. Sesungguhnya pemerintah daerah bisa memicu perhatian perusahaan-perusahaan lain. Sayangnya di daerah tidak ada kebijakan untuk merangkul perusahaan-perusahaan sekitar untuk berpartisipasi aktif dalam program-program pembanguan di daerah. Akibatnya program-program CSR ini kurang terarah dan tidak memberikan efek sosial yang baik.

Hal lain yang juga penting adalah kerjasama yang baik antara dinas pendidikan dengan Kementerian Agama di daerah. Dari penelitian BIGS, terungkap bahwa koordinasi diantara dua institusi ini sangat lemah. Akibatnya dinas pendidikan tidak memiliki data base tentang madrasah, sehinggal sulit bagi mereka untuk menentukan madrasah-madrasah mana yang bisa dibantu. Untuk mengatasi hal ini, peran komisi pendidikan DPRD sangat diperlukan. DPRD bisa menjadi fasilitator untuk mewadahi koordinasi antara dinas pendidikan dan kementerian agama. Dalam koordinasi itu perlu dibahasa masalah-masalah pendidikan di daerah dan bagaimana cara mengatasinya. Diharapkan ada pembagian tugas yang jelas antara dinas pendidikan dan kementerian agama dalam memajukan pendidikan khususnya untuk pendidikan madrasah. Upaya-upaya ini perlu dilakukan agar madrasah bisa tumbuh dan berkembang lebih baik.





[1] BPS. Statistik Pendidikan Tahun 2012
[2] APK adalah perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai yang dinyatakan dalam persentase.
[3] BPS. Statistik Pendidikan Tahun 2013
[4] Analisis Deskriptif Pendidikan RA dan Madrasah Tahun Pelajaran 2011/2012. Kemenag RI
[5] BPS. Statistik Pendidikan Tahun 2012
[6] Stakeholders madrasah meliputi Kemenag Kabupaten, Kepala MTs, Organisasi Profesi Guru, Yayasan Madrasah, Ormas yang menanungi madrasah, Komite Sekolah, Orang Tua siswa, Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Komisi Pendidikan DPRD Kabupaten
[7] Skala yang digunakan dalam skor penilaian adalah 1 – 4. Nilai 4 menunjukkan sudah baik, 3 = cukup baik, 2 = kurang baik, dan 1 = buruk.
[8] Buku Panduan BOS Madrasah Tahun 2013
[9] Prof. Zamroni, Ph.D. 2010. Estimasi Anggaran Pendidikan Dasar Melalui Penghitungan Unit Cost Guna Mewujudkan Pendidikan Dasar Terjangkau di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. UNY
[10] Hasil analisis dokumen APBD tahun 2013 Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Kendal