Bertempat di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bandung Barat Senin, 8/9/2014, Bandung Institute of Governance
Studies (BIGS) melakukan silaturahmi dengan pihak Kementerian Agama.
Silaturahmi tersebut dilakukan dalam rangka menyampaikan hasil forum
Stakeholders Madrasah beberapa bulan yang lalu serta penelitian dua
tahun ke belakang yang konsen meneliti Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten
Bandung Barat.
Madrasah
dalam sejarah pendidikan di Indonesia memiliki peran penting dalam
membangun bangsa. Walaupun memiliki sejarah yang panjang, di lapangan
ada problem yang dihadapi oleh madrasah itu sendiri terutama bagi
madrasah yang berada di daerah dan dikelola oleh pihak masyarakat.
Madrasah seringkali ada persepsi sebagai sekolah kedua, minimnya
pendanaan, lemahnya kualitas guru, bahkan sering dianggap lembaga
vertikal sehingga jarang tersentuh oleh Pemerintah Daerah.
Menurut
Kepala Seksi Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat,
membenarkan hasil temuan riset BIGS di lapangan, misalnya terkait dengan
kondisi madrasah terutama madrasah swasta. Untuk itu, Kementerian Agama
terus meningkatkan program kualitas pendidikan madrasah supaya dapat
berdaya dan memiliki daya saing yang baik dengan sekolah lain. Selain
itu, Kementerian Agama saat ini sudah membentuk PPID sebagai amanah dari
Undang-undang No. 14 Tahun 20O8 tentang Keterbukaan Informasi Publik
serta akan membuat webesite sebagai pusat informasi. untuk itu,
kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini LSM dalam memperbaiki
pendidikan khususnya madrasah sangat diharapkan. Tandasnya.
Menurut perwakilan peneliti dari BIGS,
Atnan Nur kegiatan mengatakan silaturahmi ini dilaksanakan sebagai
wahana untuk menyampaikan hasil riset yang telah kami lakukan selama
tiga tahun dan terakhir telah dilaksanakan forum stakeholders dengan
mengundang pihak-pihak terkait dengan madrasah di antaranya, perwakilan
kepala MTs, komite madrasah, organisasi profesi guru, Ormas, DPRD,
Kemenag, Disdikpora, dan Dewan Pendidikan. Hasil riset ini perlu
disampaikan ke berbagai stakeholders terutama kepada pihak Kementerian
Agama dan Pemerintah Daerah sehingga madrasah dapat menjadi lembaga
pendidikan yang maju dengan didukung oleh berbagai pihak.
KBB, 8/9/2014
