Best Practices Reformasi Birokrasi

 

Inovasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Media Internet (Youtube) oleh Pemprov DKI Jakarta


Oleh : Ramlan Nugraha


Kecanggihan teknologi bisa menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan kinerjanya terhadap masyarakat. Namun seringkali terjadi pembengkakan anggaran yang terlampau tinggi untuk pengadaan barang atau jasa atas implementasi program berbasis teknologi. Oleh karena itu harus dicari cara dengan cost yang tidak mahal namun memberikan dampak luas.
Sepak terjang Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mengunggah video rapatnya di situs internet Youtube bisa menjadi contoh keterbukaan informasi publik. Mengunggah informasi apapun melalui Youtube hanya mengandalkan akses internet. Ide ini berupaya untuk lebih mendekatkan birokrat dengan masyarakat. Publik kini mengetahui bagaimana situasi dan kondisi ketika pemerintah mengadakan rapat dengan dinas-dinas, atau dengan mitra kerja lain. Walaupun aksesnya untuk kalangan tertentu, artinya masyarakat yang bisa menggunakan internet namun tentu di tengah maraknya hp berteknologi canggih dan pulsa internet terjangkau, akses terhadap internet sudah merupakan hal yang tidak asing seperti dulu lagi. 

Menggunggah kegiatan rapat di Pemprov DKI Jakarta di internet pun didukung oleh Joko Widodo selaku Gubernur. Dalam sebuah kesempatan Jokowi pernah berpendapat, "Ya biar semua masyarakat tahu. Kalau lagi terima tamu, rapat suasananya seperti apa. Ya seperti ini. Katanya suruh terbuka, sudah terbuka ditanya," katanya dalam sebuah tabloid politik Jakarta. Ini artinya, keduanya mempunyai komitmen untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan di DKI Jakarta.

Institusi yang bertugas untuk mempublikasikan video kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda adalah Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta. Tim khusus yang menanganinya yaitu Seksi Penyiapan Materi dan Publikasi. Tim inilah yang membuat account PemprovDKI sebagai official video di situs Youtube.

Penulis mencatat selama kurun waktu satu bulan sejak pelantikan Gubernur dan Wagub pada 15 Oktober sampai 15 November 2012, PemprovDKI telah mengunggah 98 video ke situs Youtube. Pada bulan Oktober yaitu 15 – 31 Oktober sebanyak 53 video dan bulan November dari 1 – 15 November sebanyak 45 video. 

 Tabel 1 Jumlah Video yang Diunggah Per Minggu
Waktu
Jumlah Video
15 Oktober - 20 Oktober 
18
21 Oktober - 27 Oktober
20
28 Oktober – 3 November
27
04 November – 10 November
26
11 November – 15 November
7


Berdasarkan tabel diatas, PemprovDKI pada minggu ketiga Oktober mengunggah sebanyak 18 video. Pada minggu keempat sebanyak 20 video dan minggu terakhir sebanyak 27 video. Pada minggu pertama November sebanyak 26 video dan sejak tanggal 11 s.d 15 November sebanyak 7 video.

Dengan jumlah video yang diunggah tersebut maka publik pun mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pimpinan mereka. Hal ini menjadi pertanda bahwa ada komitmen yang kuat untuk memisahkan sekat yang selama ini terjadi yaitu makin lebarnya jarak antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat mengetahui bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan. Dari video yang diunggah ke situs Youtube kita klasifikasikan menjadi beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Pelantikan Gubernur dan Wagub
2. Doorstop dengan wartawan
3. Arahan kepada dinas dan pegawai Pemprov.
4. Tanggapan tokoh thd Gubernur & Wagub
5. Kunjungan ke pasar, sekolah, dusun, kelurahan, dll.
6. Wawancara ekslusif ttg kasus.                     
7. Menghadiri undangan tokoh,ormas,dll        
8. Menerima kunjungan tokoh, ormas, mahasiswa, parpol,dll
9. Berkunjung ke lembaga mitra,tokoh,dll       
10. Menerima peserta demonstrasi       
11. Melepas kontingen DKI                 
12. Memberi penghargaan/hadiah        
13. Menjadi pembicara             
14. Memperingati hari besar     
15. Agenda kerja dengan SKPD
16. Menandatangani Mou        
17. Agenda kerja dgn kementerian      
18. Menghadiri kejuaraan/funbike/expo
19. Launching program/kegiatan          

Dari 98 video yang diunggah oleh PemprovDKI, publik bisa mengetahui dan mengklasifikasikan jenis dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah provinsi khususnya Gubernur, Wagub dan Sekda. Dengan demikian masyarakat secara langsung bisa melihat kerja-kerja yang dilakukan serta melakukan monitoring terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah kepada publik. Lebih jauh lagi, penulis mencatat 10 (sepuluh) kegiatan yang sering dilakukan yaitu sebagai berikut :

1.      Doorstop dengan wartawan                         : 18 video
2.      Kunjungan ke pasar,sekolah,kelurahan,dll  : 15 video
3.      Agenda kerja dengan SKPD                       : 9 video
4.      Menerima kunjungan tokoh, ormas, dll       : 9 video
5.      Pelantikan Gubernur dan Wagub                : 6 video
6.      Berkunjung ke lembaga mitra,tokoh,dll      : 6 video
7.      Memperingati hari besar                              : 6 video
8.      Arahan kepada dinas dan peg. Pemprov     : 5 video
9.      Melepas kontingen DKI                              : 4 video
10.  Menghadiri kejuaraan/funbike/expo            : 4 video

Dari data diatas, doorstop dengan wartawan menjadi kegiatan yang sering diunggah yaitu sebanyak 18 video atau 18,4 % dari total 98 video. Video tentang kegiatan kunjungan ke pasar, sekolah, kelurahan sebanyak 15 buah atau 15,3 %. Video tentang agenda kerja dengan SKPD dan kegiatan menerima kunjungan tokoh, ormas, mahasiswa yaitu masing-masing sebanyak 9 buah atau 9,2%. Mengenai video lainnya yang jumlahnya masing-masing kurang dibawah 3 buah sebanyak 17 buah atau 17,3% diantaranya launching program/kegiatan, memberi penghargaan/hadiah, menjadi pembicara, menghadiri undangan tokoh dan ormas, dan rapat dengan kementerian. Lebih lanjut mengenai persentase jenis kegiatan yang diunggah oleh PemprovDKI yaitu sebagai berikut :

Data diatas menunjukkan bahwa pimpinan baru DKI Jakarta itu sangat komunikatif dengan insan pers. Hal ini terbukti video tentang doorstop dengan wartawan menjadi yang terbanyak diunggah oleh PemprovDKI. Meski demikian ini hanyalah opini pribadi berdasarkan persentase yang diperoleh dari data diatas.

Video tentang kegiatan kunjungan ke pasar, sekolah, kelurahan dan lain-lain sebesar 15,3% menunjukkan bahwa keinginan warga Jakarta untuk membenahi hak dasar mereka oleh Gubernur dan Wagub terpilih memang menjadi prioritas dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam satu bulan masa pasca pelantikan mereka.

Dalam data video yang diunggah lokasi yang telah dikunjungi adalah sebagai berikut :

1.      Gubernur berkunjung ke Rusun Marunda.
2.      Gubernur mengunjungi Kali Ciliwung di Kampung Pulo Jatinegara. 
3.      Gubernur mengunjungi Lokasi Binaan Galur, Cempaka Putih.
4.      Gubernur mengunjungi Pasar Induk Cipinang.
5.      Gubernur mengunjungi Pasar Cempaka Sari, Cempaka Putih.
6.      Gubernur mengunjungi Pintu Air Manggarai.
7.      Gubernur mengunjungi Pasar Senen.
8.      Gubernur berkunjung ke Rusun Tanah Tinggi.
9.      Gubernur berkunjung ke Taman Ayodya.
10.  Gubernur melihat keadaan sekitar Thamrin City.
11.  Gubernur Sidak ke Kelurahan Bukit Duri.
12.  Gubernur meninjau SDN 03 Rawamangun yang ambruk.
13.  Gubernur mengunjungi Kel. Manggarai, Tebet.
14.  Gubernur mengunjungi Kel. Marunda.
15.  Wakil Gubernur mengunjungi Sekolah Unggulan MH. Thamrin.

Dalam waktu satu bulan tidak kurang 15 tempat seperti rumah susun (rusun), pasar, sekolah, kelurahan, kali, pintu air, dan taman yang telah dikunjungi. Lokasi-lokasi tersebut merupakan objek dari kerja pemerintah provinsi dalam proses pelayanan publik.

Dengan data di atas, setidaknya objek pelayanan publik yang mendapatkan perhatian antara lain perumahan atau pemukiman warga, pusat ekonomi/kesejahteraan masyarakat, pendidikan, sanitasi lingkungan, kesehatan, daerah rawan banjir, tempat rekreasi warga atau ruang terbuka hijau, dan pusat pelayanan masyarakat di kelurahan. Melalui video yang diunggah PemprovDKI, publik akhirnya mengetahui objek pelayanan publik mana yang mendapatkan prioritas di pemerintah provinsi.  

Kegiatan selanjutnya yaitu agenda rapat dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Video yang diunggah sebanyak 9 buah atau 9,2% dari jumlah keseluruhan. Mengunggah video rapat dengan SKPD atau dinas ke internet sehingga bisa dilihat banyak orang merupakan hal yang tidak umum bagi sebagian pihak. Sangat jarang publik bisa melihat rapat antara eksekutif dengan SKPD sebelum Jokowi dan Ahok mempopulerkannya kini. Ide ini merupakan best practices pelayanan publik berupa keterbukaan informasi yang seharusnya ditiru oleh daerah lain sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelayanannya kepada masyarakat. Hal ini seakan ingin menghilangkan sekat atau batas antara birokrat selaku pelayan dengan masyarakat selaku pihak yang dilayani.

Tanggapan Publik

Masyarakat yang mengklik video tertentu dalam situs Youtube akan tercatat dan terakumulasi. Data tersebut dinamakan views. Jumlah views tidak sama dengan jumlah orang yang melihatnya, karena bisa saja satu orang mengklik video yang sama berulang kali. Tetapi dalam Youtube, ada kesimpulan bersama bahwa jika jumlah views banyak menandakan minat yang besar dari orang lain untuk melihat video tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat besarnya tanggapan publik terhadap video yang diunggah PemprovDKI dari jumlah views pada video tersebut. Penulis mencatat ada 11 video yang mendapat respon dengan jumlah diatas 50.000 views yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Video dengan Jumlah di atas 50.000 Views
No.
Waktu
Kegiatan
Jumlah Views
1
08 Nov 2012
Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas PU
1,123,725
2
24 Okt 2012
Bpk Wagub Basuki T. Purnama menerima Demo Buruh DKI
367,615
3
17 Okt 2012
Wagub Silaturahmi dengan Karyawan dan Staff Pemprov DKI Jakarta- Part 1/3
310,789
4
14 Nov 2012
Wagub Bpk. Basuki T. Purnama mengunjungi Sekolah Unggulan MH. Thamrin
124,375
5
08 Nov 2012
Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Paparan Dinas Perhubungan
116,905
6
2 Nov 2012
Bpk. Wagub Basuki T. Purnama menerima Demo Buruh (ada 2 Kamera)
101,525
7
29 Okt 2012
Wagub DKI jakarta Bpk. Basuki T. Purnama Menerima paparan dari Telkom
95,417

8
7 Nov 2012
Gub Provinsi DKI Jakarta Bpk. Jokowi Kunker kepada Gubernur Provinsi Banten
88,063
9
17 Okt 2012
Wagub Basuki Tjahaya P. bersilaturahmi sekaligus memberikan arahan dengan Pegawai Pemprov DKI
60,531
10
08 Nov 2012
Wagub Bpk. Basuki TP Menerima Paparan Dinas UKM Koperasi & Perdagangan
59,821
11
08 Nov 2012
Wagub Bpk. Basuki T. Purnama Menerima Ketua BEM-Senat-Perwakilan Universitas
54,050


Video rapat Wagub dengan Dinas Pekerjaan Umum menempati posisi teratas dengan  jumlah views sebanyak 1,123,725. Hal ini memang menjadi sorotan terutama setelah dipublish oleh banyak media cetak dan elektronik. Sedangkan rapat SKPD lainnya yaitu dengan Dinas Perhubungan dan Dinas UKM Koperasi dan Perdagangan. 

Video rapat dengan SKPD mendapat perhatian serius dari publik karena selain isinya, durasinya pun tidak sekedar asal saja. Pada kesempatan rapat dengan Dinas PU, Wagub Basuki T. Purnama meminta Dinas PU memotong 25% anggaran Pagu yang diusulkan. Wagub pun mengancam akan mencopot seluruh pejabat eselon III jika terbukti dirinya mampu mengerjakan proyek yang ada dengan dana yang sudah dipangkas tersebut. Melalui video tersebut, publik cukup kaget dengan gebrakan yang dilakukan Ahok. Tanggapan publik bisa dilihat dari jumlah views yang sangat tinggi pada video tersebut. Dinas PU memang menjadi sorotan karena wilayah kerjanya seperti pembangunan jalan, jembatan maupun kanal banjir Jakarta yang belum terselesaikan sampai sekarang. 

Video lainnya yang mendapat tanggapan serius dari publik yaitu Dinas Perhubungan. Masalah kemacetan di Jakarta memang sudah akut dan menjadi program prioritas dari Jokowi Ahok. Oleh karena itu karena Dinas perhubungan adalah dinas terkait mengatasi kemacetan maka tidak salah mendapat perhatian besar dari publik. 
Selain itu durasi video yang diunggah pun tidak asal saja. Sebagai contoh rapat dengan Dinas PU berdurasi selama 46 menit, Dinas Perhubungan selama 83 menit 50 detik, dan dengan Dinas UKM Koperasi dan Perdagangan selama 96 menit. 

Berdasarkan data di atas, publik menaruh perhatian besar kepada video dengan tema kegiatan rapat dengan SKPD dan mitra sebesar 56%, menerima peserta demo sebesar 19 %, arahan kepada pegawai sebesar 15%, mengunjungi sekolah sebesar 5%, kunjungan kerja sebesar 3% dan menerima waktu sebesar 2%.

Informasi berupa koordinasi internal dalam pemerintah provinsi menjadi hal yang dominan ingin diketahui oleh publik. Hal ini diinterpretasikan bahwa publik ingin mengetahui bagaimana proses perencanaan pemerintah sebelum melakukan program pelayanan. Penting kiranya dengan informasi seperti ini publik tidak lagi menaruh curiga kepada pemerintah seperti adanya kongkalikong pembengkakan anggaran, penitipan tender barang dan jasa, dan sekelumit modus lainnya yang bisa merugikan kepentingan publik. 


Penutup


Inovasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipelopori oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempunyai dampak (impact) cukup luas bagi aparat di lingkungan pemerintah provinsi dan masyarakat luas. Dampak  positif yang bisa dilihat (tangible) yaitu sebagai berikut :

1.      Sampai 18 November 2012, publik bisa mengakses 98 video kegiatan Gubernur, Wagub dan Sekda yang diunggah oleh Tim Diskominfomas Pemprov DKI Jakarta. Jumlah views yang melihat seluruh video tersebut sebanyak 3.936.405. Hal ini menunjukkan adanya komitmen terkait keterbukaan informasi publik.

2.  Publik bisa melihat sekitar 19 tema kegiatan dari semua video yang diunggah seperti kunjungan ke tempat publik (pasar, sekolah, kali, taman, kelurahan), agenda kerja dengan SKPD dan mitra, menerima kunjungan tamu (tokoh, ormas, mahasiswa, parpol),  berkunjung ke lembaga mitra, tokoh, dll serta kegiatan memberikan arahan kepada dinas dan pegawai di lingkungan pemprov.

3.  Publik mengetahui rencana pemprov untuk memangkas 25 % anggaran Pagu Dinas Pekerjaan Umum tahun anggaran 2013. Respon publik terlihat dari banyaknya yang melihat video rapat Wagub dengan Dinas PU pada 8 November 2012 ini yaitu sebanyak 1.123.725 views.


Praktek keterbukaan informasi yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta dengan Diskominfomas sebagai leading sector bisa menjadikan program ini memiliki keberlanjutan (sustainability). Keberlanjutan yang dimaksud yaitu program tersebut bisa membawa perubahan bagi perbaikan institusinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan setiap badan publik harus transparan kepada publik, menyampaikan informasi publik secara berkala dan tidak boleh menutup-nutupi informasi kecuali yang dirahasiakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).




Tentang Penulis
Ramlan Nugraha lahir di Purwakarta, 31 Mei 1986. Saat ini tinggal di Bandung. Penulis bisa dihubungi di nomor 085794490156 atau kangramlan@yahoo.com.

                                                                                                    


DAFTAR PUSTAKA


Rogers, Everett M. 1983. Difusi Inovasi, Penyebaran Ide-Ide Baru Ke Masyarakat. New York : The Free Press.
Widodo, Joko. 2001. Good Governance. Surabaya : Insan Cendekia.
http//www.youtube.com
http//www.ahok.com
http//www.monitorindonesia.com
http//www.yappika.org




*) Tulisan ini mendapat penghargaan sebagai juara ke-3 lomba karya tulis Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi  di Jakarta, 19 Desember 2012.

Suasana Kuliah S3

Umumnya, orang akan membayangkan suasana perkuliahan program Doktoral atau Strata Tiga itu menyeramkan. Faktanya, justru suasananya lebih sa...